Kembalikan Pulau Kumala ke Dinas Partiwisata

Pulau Kumala
Pulau Kumala

NEWSKUKAR- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartaegara menginginkan obyek wisata Pulau Kumala diserahkan kembali untuk dikelola Dinas Pariwisata sesuai tupoksinya.
Keinginan tersebut mengingat sejak jembatan Pulau Kumala (Jembatan Repo-repo) selesai dibangun dan diresmikan, geliat wisatawan di obyek wisata yang sempat vakum tersebut kini kembali ramai dikunjungi.

Kepala BPKAD Kutai Kartanegara, Taufan Hidayat mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal dimaksud kepada Sekda selaku penanggungjawab aset pemda.
“Pulau Kumala kini sudah ramai pengunjung, maka kami ingin obyek wisata itu diserahkan kembali pengelolaannya ke Dinas Pariwisata, untuk keinginan ini sudah kami sampaikan kepada pak Sekda,” kata Taufan Hidayat, beberapa hari lalu.
Namun sementara menunggu proses lebih lanjut terkait rencana pelimpahan pengelolaan Pulau Kumala ke Dinas Pariwisata itu, maka untuk saat ini pengelolaannya masih dibawah koordinator BPKAD.

Diketahui, obyek wisata Pulau Kumala sebelumnya memang dikelola Dinas Pariwisata sebelum sempat diserahkelolakan kepada pihak swasta yakni PT El John, khususnya untuk pengelolaan resort dan beberapa aset sekitar resort yang ada di Pulau Kumala. Sedangkan untuk fasilitas lainnya seperti Sky Tower, Cable Car dan aset lainya tetap dikelola pemda.
Namun sejak pengelolaan dilepas El John, Pulau Kumala dan semua aset pemda di dalamnya kembali ke tanggungjawab daerah dalam hal ini Sekda, yang kemudian diserahkan penanganannya ke BPKAD selaku pemelihara aset. Selama kevakuman Pulau Kumala dalam beberapa tahun itu, pihak BPKAD hanya melakukan pemeliharaan dengan bekerjasama dengan pihak Dinas PU melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
BPKAD, kata Taufan Hidayat sesuai dengan tupoksinya bertanggungjawab atas pemeliharaan aset Pulau Kumala ketika dalam kondisi mangkrak atau vakum selama beberapa tahun. Dan mengingat Pulau Kumala itu kini sudah kembali ramai pengunjung, maka agar lebih maksimal, Taufan Hidayat berharap sebaiknya obyek wisata tersebut dapat kembali dikelola Dinas Pariwisata.

Dalam pengelolaan Pulau Kumala sementara ini, Taufan Hidayat mengatakan pihaknya tidak sendiri, melainkan bekerjasama dengan beberapa SKPD terkait, seperti Dispenda, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.*kminfo
==============

Kemenag Kukar Ajak Meriahkan MTQ Tingkat Kaltim di Tenggarong

MTQ
MTQ

NEWSKUKAR- Berdasarkan jadwal, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kaltim ke-38 tahun 2016 akan berlangsung di Kabupaten Kutai Katanegara mulai 21-27 Mei.
Pihak panitia sendiri menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara, H Sulaiman Anwar sudah menyatakan kesiapan menyambut kedatangan para kafilan peserta MTQ perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota se Kaltim.
“Berdasarkan hasil rapat bersama Sekda dua hari lalu, kesiapan sudah hampir seratus persen, baik arena lomba, hotel dan transportasi selama kegiatan berlangsung. Tinggal finishing di arena utama,” kata Sulaiman Anwar, Kamis (12/5/16).

Hanya saja, diakui bahwa sejauh ini kemeriahan menyambut agenda syiar Islam tersebut belum tampak, misalnya pemasangan bendera/umbul-umbul maupun spanduk/baleho dan lain sebagainya di Kota Tenggarong.
Terkait hal itu, Sulaiman Anwar mengatakan pihak panitia sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat termasuk SKPD-SKPD serta berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tenggarong, agar berpartisipasi untuk memeriahkan MTQ dengan memasang umbul-umbul di sepanjang jalan-jalan protokol, jalan-jalan yang dilewati peserta MTQ serta pemondokan atau hotel-hotel tempat menginap peserta dan dewan hakim. Terlebih di arena utama di Masjid Agung Sultan Sulaiman.
“Mudah-mudahan mulai besok kemeriahan menyambut MTQ tingkat Kaltim ke 38 ini sudah terlihat dengan banyaknya umbul-umbul yang terpasang. Dalam hal ini bukan saja panitia, tapi kita berharap partisipasi seluruh masyarakat,” harapnya. *kminfo
============

Sulaiman Anwar: Tingkat Kehadiran Masyarakat Bagian Dari Sukses Penyelenggaraan MTQ

Sulaiman Anwar Kemenag Kukar
Sulaiman Anwar Kemenag Kukar

NEWSKUKAR- Partisipasi masyarakat dengan menjaga kondusifitas serta memasang umbul-umbul di sekitar Kota Tenggarong sangat diharapkan dalam upaya memeriahkan dan sukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kaltim ke-38 tahun 2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun harapan yang tidak kalah penting menurut Kepala kantor kementerian Agama Kutai kartanegara, H Sulaiman Anwar adalah partisipasi masyarakat dalam menghadiri tiap kegiatan lomba yang berlangsung di sejumlah arena. Tidak cuma saat pembukaan, diharapkan juga masyarakat bisa berduyun-duyun hadir menyaksikan tiap lomba di sejumlah arena.
“Ini yang penting, karena tujuan MTQ itu adalah syiar Islam maka kita berharap tujuan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, selama ini mungkin kebanyakan masyarakat hanya tahu bahwa MTQ itu hanya lomba mengaji. Padahal, lanjutnya ada lomba pidato, kaligrafi dan masih banyak lagi lomba-lomba lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. “Dari MTQ ini masyarakat bisa menambah wawasan. Ada banyak ilmu yang didapat dari kegiatan MTQ, maka itu kami mengimbau agar masyarakat menghadiri dan menyaksikan lomba-lomba yang dilaksanakan. Tingkat kehadiran masyarakat juga bagian dari tolok ukur tingkat kesuksesan penyelenggaraan MTQ, khususnya terkait tujuan syiar Islam,” papar Silauman Anwar seraya mengatakan ada 9 arena yang digunakan termasuk arena verifikasi di Kedaton.

Mengenai jadwal kegiatan, dikatakan bahwa kafilah peserta MTQ tiba  di Tenggarong pada 20 Mei 2016 dan langsung dilakukan verifikasi di Kedaton Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. “Kafilah tiba sekaligus verifikasi peserta. Kemudian malam harinya ada kegiatan dzikir dan tablig akbar bersama Syech Ali Jaber di arena utama Masjid Agung,” kata Sulaiman Anwar.
Kemudian besok harinya (Sabtu malam), lanjut Sulaiman dilaksanakan malam Ta’aruf dan Pelantikan Dewan Hakim di gedung Puteri Karang melenu (PKM). Selanjutnya, seluruh kafilah akan mengikuti pawai ta’aruf pada hari Minggu (22/5) pagi dan pada malam harinya dilaksanakan acara pembukaan yang berlangsung di arena utama di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman. Lomba akan berlangsung hingga 27 Mei di 8 arena, yakni di Masjid Agung, Pondok Pesantren Ribatul Khair Kelurahan Timbau, Masjid KH Muhammad Sajid Kelurahan Baru dan  Masjid Al-Muqorrobin Kelurahan Timbau. Arena lainnya yaitu di Pendopo Wabup, Gedung Serbaguna Disdik serta Aula SAMN 2 Tenggarong.

Demi sukses penyelanggaraan dan sukses tujuan utama MTQ yakni syiar Islam, maka Sulaiman Anwar kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi dengan menjaga kondusifitas serta menghadiri tiap kegiatan lomba di tiap arena yang tersedia.*kminfo
===========

BP2T Berharap Retribusi HO Tetap Berjalan

Retribusi
Retribusi

NEWSKUKAR- Sekalipun angkanya kecil, namun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Kartaegara masih tetap berharap tambahan pemasukan dari retribusi izin gangguan tempat usaha (HO). Terlebih, pada tahun anggaran 2015 lalu pendapatan dari retribusi HO mampu melampaui target.
Harapan tersebut mengingat sejauh ini BP2T sebagai salahsatu SKPD yang diharapkan menjadi bagian dari instansi pemerintah yang bisa mendulang pendapatan asli daerah hanya mengandalkan pendapatan dari retribusi HO dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Karena itu, jika nantinya wacana penghapusan HO dari pemerintah pusat sudah diberlakukan maka akan menjadi kendala bagi BP2T dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi HO.

Untuk itu, selama belum ada instruksi sah dari pusat terkait penghapusan HO, pihak BP2T akan terus mengejar pemasukan dari retribusi HO sampai keluranya Perpres atau  kekuatan hukum sejenisnya yang bisa mematahkan Perda terkait HO dimaksud. “Retribusi HO tetap kita jalankan sampai ada peraturan resmi penghapusan HO dari pusat. Sekalipun nominalnya kecil, tapi setidaknya retribusi HO bisa menambah pudi-pundi PAD kita,” kata Kepala BP2T, Akhmad Taufik Hidayat, Selasa (10/5).

Sementara mengenai IMB, menurut Taufik Hidayat tahun lalu pendapatan dari sektor ini tidak mencapai angka yang ditargetkan. Kendalanya adalah persyaratan, tapi salahsatu kendala itu (advis) menurut pihak BP2T sekarang ini sudah tidak masalah. Hanya saja untuk persyaratan permohoan IMB lainnya tetap menjadi persyaratan yang cukup memberatkan masyarakat, misalnya UKL/UPL maupun Amdal.
Masalahnya, untuk mendapatkan persyaratan dimaksud harus butuh waktu lama, megingat prosedur pembuatan UKL/UPL termasuk yang memang butuh proses kajian, karena berkaitan dengan tata ruang. Proses UKL/UPL serta Amdal itu tidak bisa didesak karena memang sudah ada prosedur tetapnya.
Keterlambatan pemenuhan persyaratan ini (UKL/UPL/Amdal) membuat jumlah IMB yang dikeluarkan BP2T juga terlambat dan pengaruhnya adalah pencapaian target.
Alasan itulah yang membuat pihak BP2T masih tetap berharap pendapatan dari retribusi HO sebagai penopang PAD.*kminfo
========

Retribusi HO Per April 2016 Sudah Dekati Target

akhmad taufik hidayat
akhmad taufik hidayat

NEWSKUKAR-  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Kartaegara optimis target pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan Tempat Usaha (HO) tahun 2016 sebesar Rp 3,2 miliar bisa tercapai.
Optimisme tersebut lebih diharapkan dari sokongan retribusi HO yang dipastikan akan jauh melampaui angka yang ditargetkan. Pasalnya, terhitung bulan April 2016, realisasi dari retribusi HO sudah mencapai angka Rp 377 juta dari target Rp400 juta.
“Terhitung bulan April 2016, realisasi dari retribusi HO sudah mencapai Rp377 juta. Angka yang kita targetkan untuk HO tahun ini Rp400 juta,” kata Kepala BP2T Kutai Kartanegara, Akhmad Taufik Hidayat, Selasa (10/5).
Sementara untuk realisasi retribusi IMB, sejauh ini memang diakui belum terlalu signifikan untuk pencapaian target, dimana berdasarkan data BP2T, terhitung sampai akhir bulan April 2016 realisasi retribusi IMB baru mencapai Rp439 juta. Angka tersebut memang masih jauh dari target yakni Rp 2,8 miliar.
“Untuk retribusi IMB per bulan April 2016 terealisasi Rp 439 juta dari target Rp2,8 miliar tahun ini,” ujar Taufik Hidayat.
Namun demikian, dengan adanya berbagai upaya kerjasama yang baik lintas instansi terkait, baik Dinas Cipta Karya maupun pihak Satpol PP selaku petugas penegak Perda termasuk masyarakat sendiri, target pendapatan dari IMB tahun ini diyakini akan tercapai.
Salahsatu upaya pendukung pencapaian target retribusi IMB yang tengah dilakukan saat ini adalah terkait regulasi mengenai garis sepadan pagar dan garis sepadan bangunan (GSP-GSB) yang draft raperdanya tengah digodok di Dinas Cipta Karya. Raperda mengenai aturan lebih detail, ketetapan batas, jarak serta kelayakan sebuah bangunan itu nantinya dipastikan akan mampu mendongkrak pendapatan sektor IMB.
Raperda dimaksud nantinya akan memperkuat pelaksanaan Perda tentang IMB yang ada, termasuk dasar pengambilan tindakan tegas terhadap sanksi bagi bangunan yang dinilai menyalahi atau tidak sesuai aturan pada rencana detail tata ruang kecamatan.*kminfo
============

Masuk Kas BPKAD, Pulau Kumala Dikelola Tiga SKPD

Pengunjung yang memenuhi Jembatan Repo-repo akses menuju Pulau Kumala
Pengunjung yang memenuhi Jembatan Repo-repo akses menuju Pulau Kumala

NEWSKUKAR- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartaegara menglarifikasi isu yag berkembang di masyarakat soal ketidakjelasan pihak yang mengelola obyek wisata Pulau Kumala, khususnya menyangkut pendapatan dari tiket masuk Pulau Kumala yang dalam beberapa waktu terakhir ini ramai dikunjungi wisatawan.
Kepala BPKAD, Taufan Hidayat mengakui pihaknya memang tidak sendiri dalam mengelola Pulau Kumala terutama semenjak Jembatan Repo-repo yang menghubungkan Kota Tenggarong dengan Pulau Kumala diresmikan.
“Pulau Kumala itu kita kelola bersama dan kami di BPKAD sebagai koordinatornya. Ada tiga SKPD yang terlibat, yakni Dispenda, Dinas Perhubungan dan Satpol PP,” ungkap Taufan Hidayat, Senin (9/5/16).
Dijelaskan, dalam hal tugas penarikan atau penjualan tiket masuk Pulau Kumala yang belakangan banyak dipertanyakan, menurut Taufan Hidayat semua SKPD yang terlibat seantiasa bekerjasama di lapangan. “Bisa oleh petugas Dispenda, petugas Dinas Perhubungan bahkan oleh petugas Satpol PP yang kebetulan sambil menjalankan tugas jaga keamanan dan ketertiban di lokasi. Tapi untuk pendapatan tiket secara keseluruhan masuk kas bendahara penerima di BPKAD,” terang Taufan Hidayat.
Dalam artian, sekalipun ada tiga SKPD yang melakukan tugas penjualan tiket masuk Pulau Kumala itu, namun pertanggungjawaban pendapatannya ada di BPKAD.
Taufan Hidayat juga mengatakan pengelolaan yang dikoordinir BPKAD terhadap obyek wisata Puau Kumala itu hanya bersifat sementara, karena nantinya akan dikelola SKPD terkait. BPKAD sendiri diwenangkan memelihara Pulau Kumala yang notabene aset pemda itu ketika dalam kondisi vakum pasca dilepas pengelola swasta sebelumya, yakni PT El John.
Selama kevakuman tersebut, pihak BPKAD hanya bertugas memelihara aset dengan dibantu Dinas PU melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dalam masa itu, pihak BPKAD sempat berupaya menawarkan Pulau Kumala kepada ivestor melalui lelang terbuka. Namun ternyata belum ada pihak swasta yang benar-benar serius walau ketika itu ada beberapa investor yang menyatakan minat.
Hingga kini, sejak jembatan penghubung ke Pulau Kumala rampung dan diresmikan penggunaannya untuk umum yang kemudian dikunjungi banyak wisatawan dalam dan luar daerah, pengelolaan Pulau Kumala masih dibawah kordinator BPKAD. *kminfo
==================

Rusak, Alat Rekam E-KTP Dikembalikan ke Pusat

Signature Pad
Signature Pad

NEWSKUKAR- Proses perekaaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bisa dilakuka karena alat rekam dalam kondisi rusak.
Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara, Hardiansyah kerusakan total alat rekam E-KTP terjadi di empat kecamatan dari 18 kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Tenggarong Seberang, Sagasanga dan Kecamatan Samboja.
Alat yang dinyatakan rusak seperti finger print, siganture pad (tandatangan digital) serta alat rekam iris mata, yang kerusakannya dinilai berat sehigga harus dikembalikan ke pusat untuk dilakukan perbaikan.
Sebelumnya ada banyak kecamatan yang mengalami kerusakan alat rekam data e-KTP, namun setelah dilakukan iventarisir oleh petugas teknisi dari Disdukcapil, sebagian alat yang hanya mengalami kerusakan ringan dapat diperbaiki da berfungsu kembali. “Namun untuk Kecamatan Tabang semua alat mengalami kerusakan total, rusak berat termasuk di Kecamatan Tenggarong Seberang, Sangasanga dan Samboja. Alat yang rusak ini tidak bisa diperbaiki sendiri,” ungkap Hardiansyah beberapa hari lalu.
Dikatakan, alat-alat dimaksud dikumpulkan untuk dibuatkan laporan dan dikirim kembali ke pusat disertai permintaan perbaikan atau jika memang alat tidak memungkinkan untuk diperbaiki maka harus diganti dengan alat yang baru.
“Mengingat kepentingan pelayanan masyarakat ini mendesak, kami berharap perbaikan ataupun jika harus diganti yang baru agar dilakukan secetapnya. Kondisi seperti ini (kerusakan alat rekam, Red) bukan saja dialami oleh Kutai Kartanegara tapi seluruh daerah di Indoesia,” kata Hardiansyah.
Sebagai solusi, warga kecamatan yang alat rekam datanya e-KTPnya rusak disarankan untuk melakukan rekam e-KTP ke kecamatan terdekat yang bisa melayani perekaman data. Sambil menunggu alat yang dikirim ke pusat dikembalikan ke daerah setelah diperbaiki atau diganti yang baru. “Ini tentu butuh waktu cukup lama, jadi untuk sementara kami sarankan untuk melakukan rekam data ke kecamatan terdekat,” imbaunya.

Di Kutai Kartanegara yang memiliki 18 kecamatan hanya ada lima alat cetak dan berada di Disdukcapil. Itupun hanya tiga yang dioperasikan karena satu alat dalam kondisi rusak sedang satunya lagi sengaja stand by  untuk cadangan. Hal serupa juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, sehingga pelayanan e-KTP sampai saat ini selalu menjadi persoalan.*kminfo
=============

Di Kukar Ribuan Chip E-KTP Belum Diaktivasi

Chip E-KTP
Chip E-KTP

NEWSKUKAR- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara mengakui masih ribuan pemegang E-KTP yang belum melakukan aktivasi chip KTP mereka.
Menurut Sekretaris Disdukcapil Kutai Kartanegara, Haridansyah ribuan E-KTP yang chipnya belum diaktifkan itu adalah KTP yang didistribusikan ketika pencetakannya dilakukan oleh pemerintah pusat saat pertama kali program E-KTP diluncurkan.
“Ketika E-KTP dicetak pusat kala itu, pendistribusiannya langsung dilakukan melalui jasa kantor POS langsung ke kecamatan-kecamatan dan langsung dibagikan ke desa dan kelurahan untuk diserahkan kepada masing-masing pemegang E-KTP, sehingga tidak ada dari puluhan ribu KTP itu yang chipnya diaktifkan,” kata Hardiansyah, Selasa (3/5/16).

Sementara untuk E-KTP yang dicetak sendiri oleh daerah setelah wewenang diberikan pemerintah pusat, dikatakan sebagian besar mengaktifkan chip KTP mereka karena sudah mendapat pemberitahuan langsung.
Namun demikian, masih banyak pula dari masayarakat pemegang E-KTP yang belum mengetahui bahwa chip pada E-KTP mereka harus diaktivasi agar KTP elektronik itu berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk itu, Hardiansyah mengatakan pihaknya terus melakukan imbauan kepada pemegang E-KTP yang merasa belum melakukan aktivasi chip E-KTP agar mengaktifkan di kecamatan masing-masing. Terlebih kepada puluhan ribu E-KTP yang didistribusikan langsung dari pusat yang hampir seluruhnya belum diaktivasi.
“Melalui kecamatan masing-masing, kami selalu mengimbau agar menyampaikan kepada masyarakat yang chip E-KTPnya belum diaktivasi agar mengaktifkan chip di kecamatan masing-masing,” imbau Hardiansyah.

Sebelumnya, pihak Disdukcapil mengakui aktivasi chip hanya bisa dilakukan di Disdukcapil karena alat yang tidak tersedia di kecamatan. Fingerprint sidik jari yang ada di kecamatan mengalami kerusakan program, sehingga  alat yang seharusnya bisa untuk aktivasi chip itu tidak bisa digunakan.
Kondisi itu menyebabkan pelayanan menjadi terganggu, dan masyarakat yang ingin mengaktifkan chip E-KTP harus datang ke Disdukcapil di kabupaten dengan konsekuensi mengeluarkan biaya cukup besar, khususnya bagi yang berada di kecamatan yang jauh dari kabupaten. “Namun  setelah menurunkan anggota teknisi untuk melakukan perbaikan, sekarang ini untuk aktivasi chip sudah bisa dilakukan di kecamatan masing-masing karena sudah terkoneksi langsung secara online ke pusat pengelola data. Jaringanpun sudah tidak masalah,” ungkapnya.
Untuk aktivasi chip itu sendiri, Hardiansyah mengatakan tidak butuh waktu lama, cukup hanya dengan menempelkan jari telunjuk ke fingerprint dan setelah data cocok, kemudian mencolokkan/menempelkan E-KTP ke fingerprint untuk kemudian chip sudah dinyatakan aktif.
Dengan sudah berfungsinya alat aktivasi chip E-KTP di kecamatan, pihak Disdukcapil berharap dalam beberapa waktu kedepan semua  chip E-KTP sudah aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya.*kminfo
=========

Pengajuan Berkas Enam Bulan Sebelum Pensiun

Sri Ridayani
Sri Ridayani

NEWSKUKAR- Bada Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada pegawai yang memasuki masa pensiun agar mengajukan berkas enam bulan sebelum pensiun.
Imbauan tersebut mengingat proses pemberkasan di BKD yang butuh waktu hingga tiga bulan, ditambah waktu berkas pensiun berproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang keseluruhan waktunya hingga enam bulan.

Menurut Sekretaris BKD Kutai Kartanegara, Sri Ridayani perlunya memasukan berkas pensiun jauh hari sebelumnya itu demi mengantisipasi terjadinya utang atau pengembalian kelebihan gaji pegawai bersangkutan. Pasalnya, dikhawatirkan pegawai masih mengambil gaji penuh tiap bulannya sementara tanggal terhitung masa pensiun (TMP) sudah lewat.
“Biasanya hal ini terjadi karena pegawai bersangkutan merasa belum memegang SK pensiun, sehingga merasa masih berhak atas gaji bulanannya secara penuh. Padahal bagi yang sudah masuk TMP hanya berhak 75 persen dari gaji pokok, jadi kelebihannya harus dikembalikan. Ini tentunya banyak menimbulkan keberatan pegawai bersangkutan,” ungkapnya.

Sri Ridayani mengakui memang dokumen pegawai yang masuk masa pensiun ada di BKD, tapi berkasnya masih kurang, karena ada beberapa data persyaratan yang harus dilengkapi.
“Kami di BKD memang punya berkas pegawai bersangkutan, tapi berkas itu masih perlu dilengkapi. Kekurangan data itulah yang kami minta dari pegawai yang akan pensiun sebagai syarat tambahan,” ujarnya.

Pada dasarnya pegawai sudah mengetahui akan hal itu, karena menurut Sri Ridayani pihaknya sudah sejak lama menyosialisasikan. Namun demikian, pihak BKD terus mengingatkan agar terhindar dari persoalan pengembalian kelebihan gaji.
“Kami hanya kembali mengingatkan. Dulunya, sering ada komplain pegawai soal pengembalian kelebihan gaji. Alasannya adalah SK pensiun yang belum dikeluarkan sehingga masih berhak atas gaji pokok, tapi alhamdulillah dalam dua tahun terakhir ini sudah tidak ada komplain,” ungkap Sri.

Selain para pegawai sudah banyak memahami, pihak BKD juga sudah melakukan antisipasi dengan menyetop gaji pokok yang bersangkutan ketika sudah masuk TMPnya.
Jadi intinya, sekalipun SK pensiun belum keluar karena prosesnya yang panjang, tapi molornya SK pensiun itu tidak mempengaruhi TMP yang tetap sesuai dengan dokumen.
“Walau SK belum keluar, gaji pegawai yang masuk TMP kita stop. Ini untuk menjaga terjadinya pengembalian kelebihan gaji yang bersangkutan,” tegasnya.
Untuk itu, agar SK pensiun dikeluarkan seiring dengan TMP, maka pegawai diminta mengajukan berkas jauh hari sebelumnya, karena proses bekrkas pensiun butuh waktu. *kminfo
=============