Sisa Uang Kas Daerah Kukar Rp. 50 Miliar

ilustrasi

ilustrasi

Tunda Pembayaran Utang, Gaji Terancam molor

TENGGARONG – Kondisi defisit anggaran APBD Kukar kembali membuat sulit penyelenggaraan pemerintah di daerah ini. Kerap molornya pengiriman dana transfer dari pusat, membuat persoalan semakin rumit. Selain pembayaran utang kepada pihak ketiga, belanja rutin ikut tertunda.

“ Apalagi pemerintah pusat tak segera mengirimkan dana transfer triwulan pertama pada 2018, maka pembayaran Gaji dan TPP ( tambahan penghasilan pegawai, red ) dipastikan ikut molor, “ kata kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Pemkab Kukar Ahyani, Kemarin ( 9/1 ).

Dia mengatakan, saat ini sisa uang kas daerah sekitar Rp.50 miliar. Dana tersebut dipastikan hanya untuk membiayai belanja rutin yang sifatnya wajib di sejumlah instansi. Sedangkan gaji pegawai cukup untuk pembayaran Januari.

Selebihnya, masih ada pembayaran utang kepada pihak ketiga serta belanja rutin yang sempat dipangkas dan akan dianggarkan kembali pada pada APBD 2018. “ Saat ini  memang tersisa sekitar  Rp. 50 miliar saja uang kas kita. Tim Kami juga sedang di Jakarta untuk memastikan agar dana Transfer dari pusat pada triwulan  pertama, bisa dikirim pada awal tahun ini. Jangan sampai  Maret atau April, Lanjutnya.

Disinggung potensi utang Pemkab  Kukar 2017, Ahyani menyebut jumlahnya lebih dari Rp. 200 miliar. Belum termasuk utang pada 2015 dan2016 yang tercapai Rp. 45 miliar. Terkait masih adanya utang kegitan 2015 dan 2016 yang belum diselesaikan, akibat persoalan administrasi yang tertunggak.

Ahyani pun tak membantah jika dalam asistensi APBD Kukar 2018. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta agar utang tersebut segera dilakukan penyelesaian. “ Kita masih menghitung berapa jumlah pasti utang kita . Tahap verifikasi kita harapkan bisa selesai pekan ini. Untuk pembayaran utang, Kita harapkan bisa segera selesai segera, “ ujarnya. Ahyani juga membenarkan,  ada sejumlah  dokumen surat perintah pencairan dana ( SP2D ) kepada pihak ketiga yang harus dibatalkan. Sejumlah kesalahan teknis, menurutnya, terjadi lantaran BPKAD memperhitungkan pembayaran berdasarkan urutan tanggal. Sementara itu, ujar dia, kecukupan ketersediaan anggaran ternyata tidak sesuai dengan permintaan pencairan.

Diberitahukan sebelumnya, Pihak BPKAD tidak mengetahui secara pasti Jumlah utang kepada pihak ketiga tersebut. Padahal berdasarkan informasi yang diperoleh, Belum lama ini ada pengiriman dana transfer dari pusat masuk ke kas daerah. Anehnya , masih ada utang proyek yang tersisa ( qi/san/k9 ) Sumber ; Kaltim Post