Rita Widyasari Tak Ditahan KPK , Mendagri Tak Siapkan Plt Bupati Kukar

Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri

JAKARTA,  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri tak perlu menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara setelah Bupati Kukar Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rita diduga menerima suap izin perkebunan kelapa sawit dan gratifikasi sejumlah proyek di daerahnya.Tjahjo mengatakan, dalam kasus ini, Rita tak ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan tak ditahan KPK. “Tapi kan ibu Rita hanya tersangka. Jadi dia bisa melakukan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai nanti menanti hukum tetap, “kata Tjahjo di Taman Makam Pahlawan (TMP)  Kalibata, Jakarta Senin (2/10/2017). Menurut Tjahjo, berbeda jika kepala daerah ditangkap dalam sebuah OTT dan langsung ditahan oleh KPK. Dalam hal seperti  ini, Kemendagri akan menyiapkan  Plt kepala daerah.

“Menteri, gubernur, bupati, walikota itu kalau dia OTT dan ditahan, ia diberhentikan sementara sampai putusan inkracht. Kalau OTT dan ditahan ya diganti, “kata dia. Dalam kasus ini, KPK tak hanya menjerat Rita sebagai tersangka. Dua orang dari pihak swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Kharudin(KHN) dan Hari Susanto Gun (HSG) selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima). HSG diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada  Rita sekitar bulan Juli – Agustus tahun 2010. Selain itu, Rita dan Khairudin juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara Negara. Kpc/pk///Sumber Poskota Kaltim.