Pemprov Sepihak Tunjuk MBS

Awang Yacoub Luthman

Awang Yacoub Luthman

Awang: Yang Menyebut Kukar Tidak Siap, Itu Sangat Salah

SAMARINDA- Keputusan Pemprov Kaltim yang menunjuk parusda Melati Bhakti Satya (MBS) bukan Mahakam Gerbang Raja, BUMD Pemkab Kukar, membuat sejumlah pihak bertanya-tanya. Apalagi sebelumnya tidak ada penjelasan resmi dan jelas dari pemprov.

“Kata siapa kita tidak siap? Kita sangat siap kok. Jika ditanya apakah masih ada peluang mengelola Blok Mahakam bagi Pemkab Kukar, tentu saja ada. Karena itu memang hak kami warga kukar yang ada disana. Hanya saja, memang sempat muncul persoalan terkait pembagian porsinya,” kata Sekda Kukar, Marli kepada Kaltim Post, kemarin (27/12).

Pria berkacamata itu melanjutkan, saat ini pihaknya terus mengukuhkan pendirian Perusda Mahakam Gerbang Raja sebagai BUMD migas Pemkab Kukar sebagai dasar pengelolahan Blok Mahakam. Terkait belum adanya nama-nama direksi Perusda Mahakam Gerbang Raja di struktur organisasi, menurutnya, hal tersebut tidak ada kaitanya dengan kesiapan Pemkab Kukar.

Marli menegaskan, itu hanya persoalan teknis. Dalam waktu dekat, kata dia, pemkab akan menggelar fit and proper test calon direksi Perusda Mahakam Gerbang Raja. “Yamg saya dengar selama ini, hanya masalah porsi saya sempat diperdebatkan.

Terkait hal lain tidak ada,” ungkapnya. Sementara itu anggota Komisi III DPRD Kukar Awang Yacoub Luthman juga meyakini jika Kukar sangat siap mengelola Blok Mahakam bersama pemprov dan operator utama, pertamina.

Adapun saat ini, pemkab dan DPRD Kukar sedang merumuskan apakah BUMD tersebut nantinya akan berbentuk perseroan terbatas (PT) seperti Migas Mandiri Pratama (MMP) milik pemprov atau tidak. Jika berbentuk perseroan, dipastikan sulit terwujud. Lantaran prosesnya akanmemakan waktu lama. Serta harus mendapatkan persetujuan kembali dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Kalau ada yang meyebut Kukar tidak siap, itu sangat salah. Karena Kukar saat ini sudah siap namun ada hal-hal yang perlu penyesuaian karena munculnya sejumlah regulasi baru,”ujar Awang.

Ia mencontohkan,keluarnya regulasi Permen ESDM37/2016 yang menyebut BUMD harus focus mengurusi unit usaha migas, menjadi pertimbangan pemkab. Mengigat sebelumnya Pemkab. Mengigat sebelumnya Pemkab Kukar telah menyiapkan Perusda Tunggang Parangan sebagai operator Blok Mahakam. Namun, lantaran Perusda Tunggang Parangan juga memiliki unit selain migas, maka pemkab mempertimbangkan membuat BUMD baru yang hanya focus mengurusi unit usaha migas.

“Jadi, karena keluarganya regulasi tersebut, akhirnya terjadilah sejumlah penyesuaian tadi. Termasuk dibangunnya perusda baru ini (Mahakam Gerbang Raja) yang menahan focus untuk mengelola migas. Sesuai ketentuan Permen 37/2016 tadi,”tambah Awang.”Anggap saja perusda yang baru ini merupakan bayi yang baru lahir tapi disuruh juga sunat, lalu menikah. Kan tidak bisa begitu. Artinya memang ada tahapan yang harus dilalui. Saya yakin pemprov tidak bisa meninggalkan Kukar,”imbuhnya.

Awang kemudian menyinggung wacana Pemprov Kaltim yang berencana mengurangi jatah hak partisipasi atau participating interest 10 persen Blok Mahakam. Semula, Pemkab Kukar mendapat 60 persen,namun pemprov menetapkan 33,5 persen. Hal tersebut, ucap dia, tidak memiliki paying hukum. Apalagi kesepakatan 60-40 persen antara pemkab dan pemprov sudah final melalui MoU yang disepakati beberapa tahun lalu.

 

“Ketika itu saya masih ketua DPRD dan saya menjadi saksi MoU tersebut. Kalau ternyata menjadi 33,5 persen, yang saya tanyakan apa yang menjadi dasar gubernur menetapkan hal tersebut. Jika yang menjadi dasar adalahkeputusan DPRD Kaltim, maka kami pun menjawab bahwa Kukar juga memiliki lembaga legislative yang tetap menginginkan jatuh 60 persen,”ujarnya. Sementara itu, ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi mengatakan, secara hukum, hak Pemkab Kukar tidak akan hilang. Meskipun terjadi keterlambatan dalam pembangunan perusda.

“Secara hukum, hak Kukar memang masih ada dan tidak bisa hilang. Ini hanya masalah teknis. Jadi, juga tidak ada hubungannya dengan peluang pengelolaan Blok Mahakam yang bisa hilang tersebut. Karena itu hanya menyangkut ranah teknis,”ujar Sofyan. Dari DPRD Kaltim, Ketua Komisi III Agus Suwandy mempertanyakan keputusan pemprov menunjuk Perusda MBS sebagai rekanan PT Migas Mandiri Pratama (MMP) untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam.

“Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Perusda MBS yang dilibatkan. Harusnya gabungan dua perusda dari Pemprov kaltim dan Pemkab Kukar untuk kemudian membentuk satu perusda,”ujarnya kemarin. Politis Partai Gerindra itu mengatakan, penggabungan dua BUMD tersebut dalam bentuk konsorsium pengelolaan Blok Mahakam memang sudah didiskusikan sejak lama. Namun, tidak kunjung tuntas. Masing-masing pihak punya kendala. PT MMP misalnya, harus terlebih dahulu menunggu revisi peraturan daerah (perda) di DPRD Kaltim.

Meski begitu, dirinya memastikan hak daerah penghasil migas baik kepada pemprov Kaltim maupun Pemkab Kukar sebesar 10 persen tetapkan diberikan pemerintah. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah kepada Pemprov Kaltim dan Kukar sebagai daerah penghasil.”Harusnya gabungan dari Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Bisa saja kalau diteruskan ada peringantan dari pemerintah pusat.  Meskipun tidak sampai hak PI 10 persen dicabut,”tuturnya.

Direktur utama Perusda MBS Agus Dwitarto yang dikonfirmasi media ini enggan berkomentar. Dia meminta terkait keterlibatan pihaknya di Blok Mahakam disampaikan langsung oleh PT MMP. Adapun, Direktur PT MMP Wahyu Setiaji hingga berita ini diturunkan belum merespons konfirmasi media ini. Seperti diketahui, Ketua Tim Satgas Pengembangan Blok Mahakam Ichwansyah menyebutkan, pemprov sudah mengambil kebijakan menggandeng Perusda MBS bersama PT MMP di pengelolaan Blok Mahakam. BUMD Pemkab Kukar PT Mahakam Gerbang Raja batal dilibatkan karena belum siap. Apa lagi, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi,jika afiliasi perusahaan dari kabupaten tidak siap, maka pemprov bisa menunjuk perusahaan lain.

“Tapi, terkait pembagian (hak partisipasi 10 persen) tetap. Kukar dapat sesuai keputusan menteri ESDM yang berdasarkan kajian. Pemprov Kaltim 66,54 persen, sementara Pemkab Kukar 33,46 persen,”kata pria berkacamata itu. Meski didesak, Ichwansyah tidak merinci alasan-alasan pemprov batal menggandeng BUMD Pemkab Kukar. Namun dia menyebut, langkah itu diambil murni disebabkan ketidaksiapan Perusda Kukar.”Mereka harus buat peraturan daerah dulu,”sebut dia.(qi/*/him/riz/ki5)    Sumber : Kaltim Post