Blok Mahakam Bisa Bebani Daerah

blokBUMD Lambat Terlibat, Wajib Ganti Ongkos ke PHM

BALIKPAPAN- Pemprov Kaltim diminta segera merealisasikan prosedur hak partisipasi atau participating interest (PI) di Blok Mahakam. Jika tak kunjung rampung, ada risiko kerugian bagi daerah.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)  Amien Sunaryadi mengatakan, PI 10 persen bagi daerah sudah ditetapkan. Targetnya semula sudah siap terlaksanakan sebelum peralihan pengelola utama, dari total E&P Indonesia ke PT Pertamina Hulu Mahakam.

“Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara sudah menyatakan keinginannya mengambil PI 10 persen. Bahkan sudah melakukan rapat dengan wakil Menteri ESDM. Dan diputuskan BUMD Kukar bersama pemprov yang akan menggarapnya.

Tapi, sampai peralihan diresmikan, BUMD bahkan belum terbentuk,” ucapnya saat peresmian alih kelola blok mahakam pada malam pergantian tahun, Minggu (31/12) malam.

Pria berkacamata ini menjelaskan, SKK Migas akan terus mendorong percepatan kesiapan BUMD. Dia juga meminta agar pemprov dan pemkab mempercepat kesepakatan pembagian PI dari jatah 10 persen itu. “Kami menunggu hasilnya. Sampai sekarang, kami belum mendapatkan kepastian itu,” terangnya.

Meski begitu, dia memastikan, tak ada ketentuan terkait batas waktu pelaksanaan PI 10 persen itu. Namun, jika tak kunjung terbentuk, alih alih mendapat untung karena turut menggarap blok tersebut, daerah bisa mendapat beban baru.

“Jika terlalu lama, bukan keuntungan yang di terima. Karena jatah 10 persen itu sudah di tetapkan, yang ada, pemda malah harus membayar cash on untuk mengganti biaya produksi yang sementara mungkin di-cover PHM,” jelasnya.

Amien berharap, PI 10 persen bisa segera diambil daerah. Dia juga meminta Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar mempercepat pembentukan BUMD Kukar, tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas Pengembangan Blok Mahakam Ichwansyah menyebut, sudah sangat jelas daerah akan mengambil fasilitas itu. Pihaknya telah sepakat BUMD bentukan Pemkab Kukar untuk menggarapnya. Tapi, karena waktu yang mendesak, perusahaan daerah itu tak sempat merampungkan persiapan.

Lambatnya progres tersebut, Ichwansyah mengatakan, Gubernur Kaltim akhirnya mengambil sikap, dan menunjuk BUMD bentukan pemprov, sebagai alternatif sementara sampai BUMD bentukan Pemkab Kukar siap.

“Berdasarkan Permen ESDM 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) atau hak partisipasi 10 persen di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil, jika afiliasi perusahaan dari kabupaten tidak siap, maka pemprov bisa menunjuk perusahaan lain,” bebernya.

Pemprov Kaltim diketahui telah menunjuk BUMD PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Sementara Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) diwakili BUMD PT Tunggang Parangan, yang belakangan membentuk PT Mahakam Gerbang Raja.

Mengelola Blok Mahakam, disebut menjadi tantangan tersendiri bagi PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, produksi minyak di blok ini turun, karena kondisi reservoir sudah tua. Kemudian, banyak muncul gas, namun fasenya sudah turun.

“Tantangan ini jelas tidak mudah bagi kami. Strategi mempertahankan produksi, maka harus cepat mencari titik pengeboran baru,”ucapnya.

Belum lagi, sifat lahan di Blok Mahakam ini rawa-rawa dan belum lagi di offshore (lepas pantai). Tantangan yang pihaknya dapatkan bervariasi. Menurutnya, ini adalah pertaruhan besar. Berpuluh-puluh tahun Blok Mahakam dikelola Total E&P Indonesia dan inpex. Sementara perseroan masuk untuk melanjukannya.

“Untungnya, banyak karyawan dari Total yang stay . Harapan kami, Ritme kerja mereka yang sebelumnya sudah dilakukan dapat ditularkan kepada pekerja dari PT Pertamina,” ucapnya Minggu (31/12) malam saat press conference peralihan TEPI ke PHM.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso menjelaskan, Konteks karakter bisnis umurnya sudah “sepuh”. Belum lagi harga minyak sekarang ini posisinya masih rendah. Pengeboran yang dilakukan harus dilihat sisi ekonomisnya. “Strategi kami, lima lapangan akan kami bundling,”bebernya.

Dia mengungkapkan, tahun ini PHM akan mengejar pengeboran 55 sumur baru dan sumur tambahan berjumlah 14 dengan nilai investasi USD 1,7 miliar. Sebelumnya, sejak Juli lalu, PHM telah melakukan pengeboran 15 sumur. Bulan ini, akan bisa berproduksi. “Kami yakin bisa menjaga produksi yang ada, “ serunya.

Sementara itu, president & General Manager Total E&P indonesia Arividya Noviyanto menjelaskan, masalah kerja sama Total dengan PHM masih dalam tahap diskusi dengan pertamina .”Sampai saat ini, kami telah mendapat restu dari pemerintah dengan mendapat jatah 39 persen, terangnya.

Dia membeberkan, akhir Januari ini ditargetkan pihaknya sudah mendapat kepastian dari pemerintah. Skemanya belum tahu.Kenapa masih menginginkan kepemilikan Blok Mahakam ? Novi menjawab, ini hanya business to business.Dia menyebut, potensi blok terbesar penghasil gas itu masih ada .(aji/man/k15) Sumber: Kaltim Post