Gubernur: Caplok Lahan Pertanian Ganti Dua Kali Lipat

NEWSKUKAR- Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak mengingatkan agar luas lahan pertanian yang ada di seluruh wilayah Kaltim tidak lagi berkurang. Sebaliknya, Gubernur menginginkan agar luas lahan pertanian yang ada diperluas lagi demi mendukung program nasional surplus beras 10 juta ton tahun 2014 sebagaimana dikumandangkan Preasiden Susilo Bambang Yudoyono.
Seperti diketahui, dibeberapa daerah di Kaltim sempat mengalami pengurangan luas lahan pertanian akbiat alih fungsi jadi lahan pertambangan serta perkebunan. Bahkan alih fungsi lahan pertanian jadi lahan tambang pernah terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar, dimana wilayah kecamatan tersebut merupakan salahsatu sentra tanaman pangan di Kukar.
Untuk itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim diingatkan untuk tidak mencaplok lahan pertanian, karena akan ada sanksi yang diberikan berupa penggantian lahan hingga dua kali lipat dari luas lahan yang dicaplok.
“Saya juga mengingatkan kepada perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim untuk tidak mencaplok lahan pertanian, dan jika itu terjadi maka perusahaan tambang tersebut harus mengganti dua kali lipat luas lahan yang telah diambilnya untuk kepentingan pertanian,” tegas Gubernur saat menghadiri acara penen raya padi sawah di Desa Semangkok Kecamatan Marangkayu, Rabu (24/4).
Untuk diketahui, khusus di Kutai Kartanegara sudah ada payung hukum yang melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Payung hukum dimaksud berupa peraturan daerah (Perda), yakni Perda Perlindungan Pertanian Berkelanjutan. Dalam Perda dimaksud juga menegaskan mengenai sanksi bagi perusahaan yang mengalihfungsikan lahan pertanian, yaitu sanksi penggantian lahan berlipat dari luas lahan yang dialihfungsikan.
Perda dimaksud diharapkan akan menjadi senjata ampuh bagi Kukar dalam mempertahankan luas lahan pertanian yang ada dari pencaplokan perusahaan pertambangan yang cukup banyak di Kukar, terlebih di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.
Mengenai terjadinya pencaplokan lahan pertanian, pemerintah atau Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kukar
mengatakan pihak pemerintah tidak ada kewenangan melarang masyarakat petani untuk menyerahkan lahan pertanian mereka kepada perusahaan, dan petani sendiri banyak yang tidak tahan akan godaan sejumlah uang yang dijanjikan perusahaan sebagai ganti lahan pertanian mereka untuk ditambang.
Tapi dengan adanya Perda dimaksud, maka pihak perusahaan akan berpikir untuk mencoba menggoda petani dengan sekantung uang, karena akan ada sanksi cukup berat yang menanti. *el
===============