DPK Tunggu SK Penetapan dari Bupati

Sugiarto
Sugiarto

NEWSKUKAR- Dewan Pengurus Korpri (DPK) Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih menunggu surat keputusan (SK) Bupati tentang penetapan calon penerima rumah Korpri tahap dua tahun 2016. SK penetapan dimaksud akan menjadi dasar untuk memulai tahapan pekerjaan pembangunan 240 unit rumah Korpri.
“Untuk pembangunan rumah Korpri tahap dua ini kami masih menunggu SK penetapan calon penerima. Saat ini draft SK itu masih berada di Bagian Hukum Setkab. Mudah-mudahan cepat selesai,” harap Sekretaris DPK Kukar, Sugiarto, Kamis (28/4).

Setelah nantinya SK penetapan dikeluarkan, Sugiarto mengatakan sebagai tahap awal pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak pengembang/kontraktor yang akan melaksanakan opekerjaan pembangunan, yakni PT Citra Gading Asritama (CGA) yang sebelumnya juga merupakan rekanan pemerintah pada pembangunan 250 unit rumah Korpri tahap pertama.

Rapat itu akan memastikan tentang perubahan perjanjian antara pemda dengan pengembang yang sebelumnya sudah pernah dibahas bersama, diantaranya mengenai adanya perubahan spesifikasi material bangunan, perubahan harga per unit rumah serta mengenai pembagian tanggungjawab.
Pada pertemuan sebelumnya antara pemerintah dengan CGA menyepakati perubahan perjanjian soal material yang digunakan, kemudian soal kenaikan harga per unit rumah dari sebelumnya (pembangunan tahap pertama) dari Rp 75 juta menjadi Rp 95 juta. Sedangkan untuk pembagian tanggungjawab, masih sama dengan perjanjian pada pembangunan tahap pertama, dimana pihak CGA membangun unit rumah sementara pihak pemda bertanggungjawab untuk penyediakan lahan, kelengkapan fasilitas seperti jaringan listrik, air termasuk jalan masuk dari jalan utama menuju tiap rumah. Setelah semua disepakati secara sah akan dikeluarkan surat perintah kerja (SPK) untuk dasar hukum pekerjaan dimulai.
Untuk lokasi pembangunan berada di sekitar lokasi perumahan Korpri tahap pertama di Tenggarong Seberang, yang merupakan lahan pemda yang sudah dihibahkan kepada DPK.
Program pembangunan rumah Korpri ini menggunakan Pola Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (PKPS). Namun demikian penetapan rekanan melalui proses lelang. *kminfo
==============

Perumahan Korpri Kukar Tahap II Hanya 240 Unit

Perumahan Korpri
Perumahan Korpri

NEWSKUKAR- Pembangunan rumah Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kutai Kartanegara tahap dua tahun 2016 yang semula direncanakan sebanyak 250 unit, terpaksa harus dikurangi menjadi 240 unit. Itu artinya ada pengurangan 10 unit dari pembangunan rumah Korpri tahap pertama yang berjumlah 250 unit.

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kutai Kartanegara, Sugiarto mengatakan pengurangan jumlah unit rumah yang akan dibangun pada pembangunan tahap dua itu dikarenakan ada permasalahan dengan lahan kapling di beberapa titik yang dikhawatirkan rawan longsor. Menurutnya, berdasarkan pengecekan di lapangan, dari 250 lahan yang sudah dikapling untuk pembangunan rumah Korpri tahap dua ternyata 10 kapling diantaranya berpotensi longsor, sehingga harus dilakukan pematangan lahan kembali. Namun mengingat hal itu berkaitan dengan prosedur birokrasi yang butuh waktu, maka diambil kebijakan bahwa untuk pembangunan tahap dua ini hanya 240 unit rumah saja.
“Untuk pembangunan rumah Korpri tahap dua ini sebelumnya kita siapkan 250 kapling untuk 250 unit rumah. Tapi ternyata ada lokasi lahan kapling yang dikhawatirkan suatu saat bisa longsor, jadi kita putuskan hanya akan membangun 240 unit,” ungkap Sugiarto, Kamis (28/4/16).
Dikatakan, lahan kapling dimaksud tidak bisa dipaksakan untuk dibangun rumah karena nantinya bisa merugikan penerima. “Kasihan juga nanti rumahnya kalau longsor dan lebih berbahaya lagi jika longsornya setelah ditempati,” ujarnya.

Namun demikian, Sugiarto menyampaikan kepada pegawai di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara yang mengusulkan untuk mendapatkan rumah Korpri namun namanya belum masuk sebagai calon penerima pada pembangunan tahap dua ini, agar tidak khawatir karena program pembangunan rumah Korpri itu akan terus berlanjut. “Nanti akan ada lagi pembangunan tahap III dan tahap selanjutnya,” kata Sugiarto.
Untuk jumlah calon penerima program rumah Korpri kali ini, Sugiarto mengatakan pihaknya sudah menyampaikan ke masing-masing SKPD bahwa hanya 240 unit yang dibangun sesuai dengan lahan yang siap, jadi bagi pegawai yang namanya belum masuk daftar akan dimasukan ke tahap berikutnya. *kminfo
============

Pemerintah Tegas Tarik Petak yang Dijual Pedagang

Aktivitas di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang
Aktivitas di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang

NEWSKUKAR- Pemkab Kutai Kartanegara melalui Dinas Perindusterian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) akan bertindak tegas menarik kembali petak yang terbukti dijual oleh pedagang kepada pihak lain.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pasar Disperindagkop Kukar, Tego Yuwono terkait adanya kabar mengenai terjadinya jual beli petak di pasar Gerbang Raja Mangkurawang, Tenggarong.
“Sesuai dengan penegasan yang kita umumkan jauh-jauh hari sebelumnya, pedagang yang terbukti menjual petak dagangan kepada orang lain akan kita tindak tegas dengan menarik hak petaknya,” tegas Tego Yuwono beberapa hari lalu.

Menurut Tego, semua pedagang sudah tahu bahwa petak tidak boleh dijual belikan karena sudah berulang kali disampaikan baik melalui lisan maupun pengumuman tertulis, dan pedagang juga sudah tahu konsekuensinya. Jadi, jika ada pedagang mengatakan tidak tahu sehingga menjual petaknya maka alasan tersebut tidak bisa diterima.
Jika yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak yang membeli petak, maka itu adalah urusan pembeli dengan pedagang yang menjual, karena semua sudah tahu konsekuensinya.

“Bangunan pasar itu milik pemerintah dan sangat tidak dibenarkan aset pemerintah itu dijual belikan pedagang,” tegas Tego Yuwono.

Mengenai dugaan ada praktik jual beli petak di pasar induk Gerbang Raja Mangkurawang, Tego Yuwono mengakui pihaknya ada menerima laporan. Laporan tersebut dikuatkan dengan adanya pihak yang meminta balik nama atas petak dagangannya. Balik nama itu tentunya mengindikasikan kuat adanya pengalihan hak pakai petak, yang diartikan ada jual beli.

Namun demikian, Tego mengatakan pihaknya masih menelusuri kebenarannya dan masih memberikan toleransi agar membatalkan jual beli petak. “Tapi jika memang hasil penelusuran ternyata ada yang tetap nekad melanggar aturan dan disertai bukti, maka tidak akan ada toleransi lagi, petaknya kita tarik,” tegasnya.*kminfo
=========

RPU Kukar Butuh Komitmen Bersama

RPU
RPU

NEWSKUKAR- Rice Processing Unit (RPU) Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan komitmen
bersama dalam membangun dan mengembangkan usaha sehingga memberikan manfaat bagi
pembangunan ekonomi di Kutai Kartanegara.

RPU sebagai unit usaha yang bernaung dibawah Perusda, membutuhkan sinergitas dengan beberapa instansi terakit khususnya yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan, misalnya Dinas Pertanian dan Dinas PU yang memiliki peran dalam hal ketersediaan bahan baku gabah yang berkualitas selain kuantitas sesuai kebutuhan RPU.

Kepala RPU Ir M Syahran, Selasa (26/4/16) mengatakan, ketersediaan bahan baku berkualitas sangat menentukan kemajuan usaha yang dijalankan RPU untuk dapat menghasilkan beras yang berkualitas pula. Sehingga produknya mampu bersaing di pasaran.
Syahran menjelaskan, salahsatu penyebab stopnya pengoperasian RPU dalam tiga tahun terakhir akibat rendahnya kualitas gabah yang didapat dari petani, sehingga dari sekian ton gabah yang dibeli dari petani, hanya menghasilkan sedikit beras yang sesuai standar RPU.

Maka dari itu, menurut Syahran butuh komitmen bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk penyediaan bahan baku berkualitas melalui pembinaan kelompok tani, kemudian untuk hal itu juga membutuhkan kerjasama Dinas PU untuk penyediaan sarana fisik pendukung seperti irigasi dan sarana fisik pendukung lainnya. Sehingga, dengan sinergitas dimaksud maka kebutuhan bahan baku akan tersedia secara kontinuitas.

Wacana Bappeda untuk membangun kawasan pertanian yang terintegrasi antara RPU dengan lahan sawah sekitar RPU seluas 1000 hektare yang melibatkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Dinas PU serta kelompok tani dinilai sebagai solusi jangka penjang yang sangat tepat. Dengan pola tersebut kebutuhan bahan baku RPU akan senantiasa selalu terpenuhi termasuk standar kualitas gabahnya.

Namun semua itu merupakan harapan, pasalnya sejak kembali stop beroperasi secara total sejak akhir 2013 lalu sampai saat ini RPU yang merupakan pabrik beras berteknologi dan terbesar di Kaltim itu belum juga bisa beroperasi karena masih menunggu pembagian porsi anggaran dari dana penyertaan modal pemkab kepada Perusda Tunggang Parangan yang membawahi RPU.

Yang jelas, Syahran mengatakan sangat berharap adanya komitmen bersama dalam membangun ekonomi Kutai Kartanegara khususnya melalui keberadaan RPU. Tidak saja untuk sektor hulu, pihak RPU juga berharap komitmen dari seluruh masyarakat terutama kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara untuk sektor hilirnya. Seperti kepedulian untuk mendukung pengembangan usaha RPU dengan membeli beras produksi RPU secara berkelanjutan.*kminfo
=========

Ramaikan Pasar Baru Butuh Waktu, Pasar Tumpah Mesti Ditertibkan

Tego Yuwono
Tego Yuwono

NEWSKUKAR- Pasar tumpah yang bermunculan disejumah titik di sekitar Kota Tenggarong diakui menjadi salahsatu faktor penyumbang sepinya pembeli di pasar induk Gerbang Raja Mangkurawang, Tenggarong. Hal ini pula yang menjadi alasan aksi yang dilakukan pedagang Pasar Gerbang Raja Mangkurawang kemarin (Senin 25/4) yang menuntut penertiban pasar tumpah yang banyak muncul pasca relokasi pedagang Pasar Tangga Arung ke yang baru di Mangkurawang.

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindagkop Kutai Kartanegara, Tego Yuwono mengatakan pihaknya memaklumi tuntutan para pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli di lokasi pasar yang baru. Namun untuk masalah tuntutan menertibkan pasar tumpah, Tego Yuwono mengatakan itu bukan ranah Disperindagkop. Tapi mengingat pasar tumpah selain merupakan salahsatu penyebab sepinya pembeli di pasar induk Gerbang Raja Mangkurawang, keberadaannya juga menyalahi aturan peruntukan, dan dikeluhkan banyak pengguna jalan umum sehingga memang mesti ditertibkan.
“Diluar dari adanya pasar tumpah yang menyebabkan pembeli di pasar Mangkurawang sepi, keberadaan pasar tumpah juga sebenarnya menyalahi aturan peruntukan. Jadi sebenarnya memang mutlak ditertibkan, dan itu bukan ranah kami. Tugas kami hanya mengelola pasar yang dibangun dan tidak berhak memaksa pembeli harus berbelanja dimana,” kata Tego Yuwono.

Namun demikian, Tego Yuwono juga menyarankan agar pedagang mesti bersabar soal sepinya pembeli di pasar yang baru, pasalnya untuk menjadikan pasar itu ramai pembeli tentunya butuh proses dan proses itu butuh waktu. Pengembangan atau perluasan pembangunan di wilayah Mangkurawang nantinya akan berdampak positif bagi pasar Mangkurawang. “Hal yang sama juga terjadi saat Pasar Tangga Arung baru dibangun kala itu pedagangnya juga sepi. Namun seiring perkembangan pembangunan pasarpun jadi ramai. Jadi saran kami pedagang juga mesti sabar, semua itu tidak bisa innstan namun butuh proses,” ujarnya.

Tego menambahkan, sepinya pembeli saat ini juga tidak mutlak karena keberadaan pasar tumpah (sekalipun diakui sebagai salahsatu faktor), tapi kondisi perekonomian masyarakat juga sedang menurun yang membuat daya beli ikut turun. “Sekalipun kecil, tapi menurunnya daya beli masyarakat saat ini juga mempengaruhi sepinya pengunjung pasar,” katanya.
Terkait persoalan pasar baru yang sepi pengunjung, menurut Tego kondisi yang sama juga dialami seluruh daerah yang merelokasi pedagang ke pasar yang baru. Untuk itu, Tego lagi-lagi mengatakan bahwa semua itu butuh proses dan proses itu butuh waktu dan butuh kesabaran. “Aspirasi pedagang tetap kita kawal, tapi kita juga mengimbau pedagang untuk bersabar,” pintanya. *kminfo
=========

318 PNS Kukar Sempat Dicurigai “Siluman”

Pns
Pns

NEWSKUKAR- Hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (E-PUPNS) menemukan selisih data jumlah PNS antara BKN pusat dengan daerah. Pihak BKN melansir ada 57 ribu PNS seluruh Indonesia yang dianggap “misterius”, sehingga pihak BKN melakukan penelusuran ke tiap daerah.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pihak BKN pusat menemukan ada 318 PNS yang tidak melakukan pendaftaran ulang sehingga dicurigai sebagai PNS “siluman”.
Terhadap data PNS dimaksud, pihak BKD Kutai Kartanegara mengatakan sudah mengklarifikasi ke pihak BKN, dimana menurut Sekretaris BKD Kutai Kartanegara, Sri Ridayani selisih data 318 PNS dimaksud sudah clear (bersih).
“Memang ada selisih data 318 PNS Kutai Kartanegara di BKN. Tapi selisih data itu sudah kami klarifikasi ke BKN dan sudah clear,” kata Sri Ridayani, dua hari lalu.

Sri menjelaskan, terjadinya selisih data dimaksud dikarenakan data PNS yang sudah pensiun,meninggal, pindah daerah (mutasi ke daerah lain) termasuk PNS yang diberhentikan berkaitan dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang ternyata datanya belum dihapus di BKN pusat.
Mengenai jumlah selisihnya yang terbilang besar, yakni 318 orang, menurut Sri Ridayani hal itu dinilai wajar mengingat registrasi ulang PNS di Kukar baru dilakukan setelah belasan tahun.
“Itu data yang di BKN merupakan data tahun 2003 yang baru sekarang diregistrasi ulang melalui sistem elektronik,” ungkap Sri Ridayani.
Dengan demikian maka selisih data antara BKD dengan BKN pusat dinilai wajar terjadi dengan jumlah dimaksud (318 PNS) karena waktu pendataan ulang yang terbilang cukup lama. Sementara di BKD sendiri, dikatakan perubahan demi perubahan data PNS tercatat dengan baik. Sehingga saat dilakukan klarifikasi terkait selisih data tersebut, pihak BKN bisa menerima argumen dari BKD yangf menyertakan data lengkap.
“Yang jelas selisih data itu sudah kita klarifikasi dan sekarang sudah tidak ada masalah,” ungkap Sri Ridayani.

Sri juga menegaskan bahwa 318 PNS dimaksud dipastikan sudah tidak menerima gaji di Kukar pasca yang bersangkutan dinyatakan secara sah bulan lagi sebagai PNS di Kukar.

Seperti disampaikan pihak BKN pusat, temuan 57 ribu PNS yang dicurigai “siluman” itu sangat merugikan anggaran negara jika semuanya menerima gaji di tiap bulannya. Pasalnya, hanya dengan menghitung rata-rata menerima gaji Rp 2 juta saja per bulan maka dalam satu tahun negara mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk membayar gaji yang tak jelas. Untuk itu, atas temuan dari hasil E-PUPNS tersebut pihak BKN melakukan penelusuran ke tiap daerah yang datanya selisih dengan data BKN hasil pendataan ulang.*kminfo
============

Kemenag Kukar Tunggu Informasi Pusat

Sulaiman Anwar
Sulaiman Anwar

NEWSKUKAR- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini belum bisa memastikan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) musim haji tahun 2016 karena belum mendapat informasi penetapan BPIH dari Kementerian Agama Pusat.
“Sejauh ini kami belum mendapat informasi besaran BPIH musim haji tahun ini karena memang belum ada penetapan dari pusat,” kata Kepala Kemenag Kutai Kartanegara, H Sulaiman Anwar akhir pekan lalu.

Namun demikian, untuk jamaah calon haji yang namanya masuk dalam daftar berangkat musim haji tahun ini bisa mengambil patokan dari BPIH tahun sebelumnya. Karena sekalipun diketahui besaran BPIH itu akan mengikuti nilai rupiah dari Dollar Amerika, tapi selisihnya diperkirakan tidak terlalu jauh.

Pada musim haji tahun 2015 lalu, pemerintah pusat menetapkan menetapkan nominal BPIH musim haji rata-rata sebesar USD 2.717. Namun, pemerintah menetapkan BPIH kala itu itu berkisar pada angka USD 2.700-2.900 yang dibagi dalam tiga zona.
Seperti biasanya, di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam zona tiga, dimana nominal BPIH tahun 2015 di Kutai Kartanegara  sebesar 2.900 Dollar Amerika, atau sekira Rp 38 juta lebih. Angka tersebut lebih kecil atau mengalami penurunan lebih kurang Rp 5 jutaan dibanding BPIH tahun sebelumnya (2014) sebesar 4.000 Dolllar. Penurunan BPIH kala itu bukan dikarenakan harga Dollar tapi lebih kepada adanya kebijakan penurunan biaya penyelnggaraan haji. Kebijakan itu sendiri dikarenakan adanya proyek renovasi perluasan pada Masjid Haram. Dengan adanya proyek tersebut, maka jarak pemondokan khususnya untuk jamaah haji Indonesia harus lebih menjauh dari Masjid Harram.
Perubahan jarak pemondokan yang menjauh itu berpengaruh pada nominal BPIH, yang secara otomatis semakin jauh jarak pemondokan maka akan semakin murah BPIH nya.

Sementara mengenai kemungkinan akan adanya penambahan kuota, menurut Sulaiman Anwar pihaknya juga belum mendapatkan informasi, apakah dari kebijakan penambahan kuota 10.000 jamaah kepada Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi itu nantinya akan disebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Untuk penambahan kuota ini juga kita masih menunggu informasi kebijakan pusat. Apakah dari informasi penambahan 10.000 jamaah itu penyebarannya sampai ke Kutai Kartanegara. Yang pasti kita sangat berharap ada penambahan,” ujar Sulaiman Anwar.
Untuk sementara ini, lanjut Sulaiman Anwar, kuota haji Kutai Kartanegara masih 400 jamaah sebagaimana kuota dalam beberapa tahun terakhir. Porsi 400 jamaah calon haji itu sebagai dampak dari adanya kebijakan pengurangan porsi jamaah haji seluruh negara oleh pemerintah Arab Saudi terkait proyek perluasan masjid. Sebelumnya, Kutai Kartanegara mendapat jatah kuota 500 jamaah calon haji.*kminfo
=================================

Camat: Byar Pet … Tambah Panjang Antrean Pemohon E-KTP

byar petNEWSKUKAR- Listrik yang merupakan bagian kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi persoalan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penggunaan teknologi yang kian berkembang mengharuskan sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan membutuhkan listrik, termasuk uruan pelayanan masyarakat di kantor-kantor pemerintah. Gangguan teknis menjadi alasan klasik saat terjadi pemadaman listrik.

Seperti di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong akhir-akhir ini dimana byar pet atau pemadaman listrik membuat pelayanan masyarakat di kantor Camat Tenggarong menjadi terganggu.
“Pemadaman listrik yang sering terjadi sangat berdampak pada pelayanan masyarakat. Khusus untuk pembuatan KTP misalnya, karena proses pembuatan KTP elektronik ini menggunakan peralatan elektronik yang butuh listrik, maka masyarakat harus bersabar ketika petugas kami tidak bisa melayani karena listrik padam,” ungkap Camat Tenggarong, Mulyadi.

Apalagi menurut camat, jumlah warga yang membuat KTP cukup banyak per harinya karena jumlah penduduk yang diiringi banyaknya warga memasuki usia wajib KTP. Jika pelayanan perekaman data pembuatan KTP ini harus tertunda karena listrik padam, maka secara otomatis jumlah pemohon KTP akan semakin menumpuk.
“Kita juga kasihan dengan warga yang kebetulan membutuhkan KTP untuk kepentingan tertentu yang penting dan mendesak, termasuk anak-anak kita yang akan masuk kuliah. Sementara proses pembuatan KTP mereka harus terkendala oleh pemadaman listrik,” ujar camat.

Belum lagi jika terjadi persoalan jaringan internet mengingat rekam data untuk KTP elektronik ini harus masuk dulu ke data pusat secara online. Soalnya, KTP tidak bisa dicetak jika hasil perekaman data warga bersangkutan belum masuk, karena datanya tidak bisa muncul ketika petugas pencetakan KTP akan mencetak KTP yang bersangkutan, sekalipun datanya sudah tercatat atau masuk di server kecamatan.
Itu artinya, persoalan pemadaman listrik akan memperpanjang waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan KTP.
Diketahui, untuk proses pembuatan KTP elektronik ini, khususnya di Tenggarong atau pada umumnya di Kutai Kartanegara, warga melakukan perekaman data identitas termasuk sidik jari, iris mata serta foto di kantor kecamatan masing-masing. Sedangkan untuk proses cetak KTP dilakukan di Kantor Disdukcapil karena alat cetaknya hanya ada di disdukcapil.

Untuk itu, camat berharap pihak terkait tidak menganggap remeh persoalan listrik ini dan khususnya kepada PLN bisa lebih meningkatkan pelayanan dengan mengupayakan untuk tidak sering terjadi pemadaman.
Sebagai antisipasi byar pet, camat mengatakan di kantor ada gen set. Namun saat ini kondisi gen set tersebut dalam keadaan rusak.*kminfo
==========

Tak Ada Mutasi Sebelum Perda Susunan OPD Disahkan

Pelantikan
Pelantikan

NEWSKUKAR- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan tidak ada mutasi pegawai sebelum draft Raperda susunan organisasi perangkat daerah (OPD) disahkan menjadi Perda.
Draft susunan OPD sendiri saat ini masih dalam proses di Bagian Organisasi Setkab Kutai Kartanegara, dimana dalam proses raperda itu Bagian Organisasi melakukan beberapa tahapan kajian dan analisis, seperti pemetaan urusan kewenangan yang merupakan tahap awal. Kemudian melakukan simulasi besaran OPD sesuai urusan kewenangan, mempersiapkan simulasi penyusunan OPD, mempersiapkan naskah akademik OPD serta terakhir menyusun draft Raperda OPD.

Untuk proses pelaksanaannya, pemerintah pusat memberikan tenggang waktu hingga bulan Oktober 2016 semua proses sudah rampung dan sudah berbentuk Perda. Sambil menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai dasar atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di lapangan.
Kajian itu sendiri dilakukan semua daerah dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perubahan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

“Tidak akan ada mutasi pegawai sebelum susunan OPD itu disahkan jadi Perda,” kata Sekretaris BKD Kutai Kartanegara, Sri Ridayani beberapa hari lalu.
Menurut Sri Ridayani, jika pun dilakukan mutasi dikhawatirkan akan kemungkinan ketidaksesuaian dengan Perda OPD nantinya. Hal itu (mutasi) tentunya akan menjadi sia-sia. “Jadi, daripada kita kerja dua kali nantinya, maka seyogiayan kebijakan mutasi pegawai dilakukan setelah semua proses kajian di Bagian Organisasi rampung dan kemudian menjadi dasar atau payung hukum yang sah untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Terlebih terhadap pegawai dengan tugas-tugas fungsional, baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan. Para pegawai jabatan fungsional ini nantinya semua akan berada langsung dibawah pemerintah provinsi. Sehingga pemkab tidak lagi berwenang atas pegawai fungsional. Hal itu sebagaimana amanah Undang Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU 23 Tahun 2014), dimana wewenang pengelolaan SLTA diserahkan ke pemerintah provinsi, yang artinya seluruh tenaga pendidik (guru, pengawas, kepala sekolah maupun pegawai administrasi termasuk penjaga sekolah tingkat SLTA) dikelola pemerintah provinsi.
Selain tenaga pendidik atau pegawai yang bertugas di SLTA, wewenang pengelolaan seluruh penyuluh juga akan ditangani provinsi.
Terhadap pegawai fungsional (khususnya pegawai di SLTA dan penyuluh), pihak BKD menurut Sri Ridayani sudah menyerahkan dokumen berupa semua daftar pegawai fungsional dimaksud ke pemerintah provinsi. Undang Undang ini akan berlaku per Oktober 2016. *kminfo
============

Mulyadi: Tupoksi Tetap Hanya Perubahan Administrasi

Mulyadi
Mulyadi

NEWSKUKAR- Camat Tenggarong, Mulyadi menyatakan tidak ada masalah dengan masuknya lurah dalam struktur pemerintah kecamatan sebagaimana amanat Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Soal kesiapan sumber daya manusia di pemerintah kecamatan karena harus membawahi 12 kelurahan dengan dua desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Tenggarong, Mulyadi mengatakan tidak ada yang harus dipersoalkan, mengingat lurah akan tetap pada tupoksinya masing-masing. “Hanya ada perubahan dalam hal administrasi. Jika sebelumnya kelurahan itu dibawah atau bertanggungjawab langsung ke bupati, tapi kedepan lurah akan berada dibawah kecamatan karena masuk dalam struktur kecamatan,” kata Mulyadi, Senin (18/4/16).

Mengenai tanggungjawab pengelolaan anggaran karena saat ini kelurahan merupakan SKPD, menurut Mulyadi itu hanya persoalan teknis. Lurah yang merupakan pejabat eselon IV A itu bisa saja memegang tanggungjawab mengelola anggaran dengan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan laporan pertanggungjawabannya tetap camat selaku kepala SKPD. Tentunya berdasarkan syarat ketentuan yang berlaku.

Demikian pula dengan kekhawatiran akan pengakomodiran aspirasi masyarakat terkait pembangunan wilayah kelurahan yang mungkin akan terhambat pasca dicabutnya status SKPD kelurahan, menurut Mulyadi semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Tiap kelurahan akan ada porsi anggaran masing-masing sesuai dengan kriteria seperti jumlah penduduk dan luas wilayahnya, termasuk penilaian prioritas usulan. “Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan akan kita upayakan makin ditingkatkan,” katanya.

Memang, perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengharuskan kelurahan sebagai bagian dari kecamatan, diakui Mulyadi akan berpengaruh pada porsi atau besaran tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Namun hal itu menurut Mulyadi akan bisa diatasi dengan adanya koordinasi yang baik dengan seluruh lurah yang nantinya akan menjadi staf pemerintah kecamatan. “Dengan koordinasi yang baik maka semua pekerjaan akan berjalan dengan baik, tentunya dengan niatan yang sama, yakni bersama-sama membangun untuk masyarakat,” ujarnya.

Berkaitan dengan perubahan struktur mengingat saat ini di Kecamatan Tenggarong terdapat 5 Kepala Seksi (Kasi) dan 3 Kepala Sub Bagian (Kasub) yang sudah diisi oleh pejabat eselon IV setara lurah, camat Mulyadi mengatakan secara teknis nantinya mungkin saja kelurahan akan berbentuk UPTD. Hal itu mengingat tidak memungkinkannya para lurah yang berjumlah 12 orang itu mengisi jabatan dengan berkantor di kantor camat, karena adanya standar susunan struktur tiap SKPD.

Namun demikian, secara teknis Mulyadi mengatakan pihaknya masih akan menunggu hasil analisis beban kerja serta penyusunan organisasi perangkat daerah yang dilakukan Bagian Ortal Setkab. Jika draft raperda OPD nya sudah diperdakan, baru diketahui beban kerja tiap SKPD serta kebutuhan sumberdaya manusianya.
“Sekedar kemungkinan, nanti kalau hasil analisis dari Bagian Ortal tentang draft susunan OPD sudah menjadi Perda, baru diketahui secara pasti. Kita tinggal menjalankan saja dan intinya, siap atau tidak kita harus siap menjalankan karena ini merupakan amanah undang undang,” kata Mulyadi.

Sebelumnya, Lurah Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Supriatno menilai kebijakan meleburkan kelurahan ke dalam struktur kecamatan merupakan langkah mundur dalam hal pelayanan masyarakat. Menurut Supriatno, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pendekatan pelayanan masyarakat serta bisa menjadi penghambat laju pembangunan wilayah kelurahan.
Senada juga diungkapkan Lurah Melayu, Rustam Effendi kerana menurutnya status SKPD bagi kelurahan adalah kebijakan yang tepat dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat. *kminfo
================