Kerja Bendahara Jangan Berdasarkan Kebiasaan Tapi Aturan

NEWSKUKAR- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi kepercayaan memegang jabatan bendahara diminta untuk tidak takut menjalankan tugas wewenangnya asalkan prinsip-prinsip pengelolaan dapat dipatuhi.
Hal itu disampaikan Assisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutai Kartanegara, Chairul Fadlan pada pembukaan pelatihan Bendahara PNS di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara beberapa hari lalu di Hotel Lizha Tenggarong. Kegiatan yang berlangsung 14 haru tersebut merupakan kerjasama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutai Kartanegara dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim, dihadiri Kepala Bandiklat Provinsi Kaltim, Safrudin Pernyata.
Chairul Padlan mengatakan, program pelatihan bendahara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya peningkatan kompetensi teknis para bendahara atau pembantu bendahara di seluruh SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, peningkatan kompetensi bendahara menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan di SKPD-SKPD dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel.
Lanjutnya, tuntutan terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip perbendaharaan Negara tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses perbaikan pengelolaan keuangan Negara/daerah dalam upaya mencegah korupsi yang diikuti perubahan secara mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Implikasi dari tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah di daerah untuk mengelola keuangan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Chairul Fadlan sendiri mengaku heran di Kukar susah sekali membenahi keuangan. Padahal menurutnya rumusnya sama dengan yang dilakukan daerah lainnya.
“Bendahara bekerja jangan atas kebiasaan tetapi mengikuti berdasarkan peraturan yang ada, dan harus terus belajar karena setiap tahunnya peraturan itu berkembang, sehingga bila tak diikuti nantinya akan menjadi masalah,” kata Chairul Fadlan mengingatkan.
Dijelaskan juga, seorang bendahara dituntut untuk memahami secara mendalam mengenai aktivitas atau kegiatan yang berkenaan dengan menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karenanya, lanjut Chairul Fadlan, tindakan bendahara memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektian serta potensi adanya penyelewengan atau kecurangan.
Lebih jauh dijelaskan, dengan mengacu Undang Undang No 1 Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan keuangan Negara agar dilakukan secara hati-hati, terbuka, dan akuntabel. Sebagai bendahara khususnya bendahara pengeluaran harus mengatahui pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
Diharapkan, diklat Bendahara yang dilaksanakan dapat meningkatkan kompetensi teknis para bendahara dan bendahara pembantu yang ada di semua SKPD, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. *el
===============